Sertifikasi Ahli K3 BNSP
Standarisasi kompetensi personil K3 profesional bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi berbasis SKKNI.
Lihat Silabus & Jadwal →Pelatihan & Sertifikasi Pengawas Operasional Madya (POM) Pertambangan Sertifikasi BNSP diselenggarakan untuk memvalidasi kompetensi kepemimpinan keselamatan tingkat menengah (Middle Management) berdasarkan Standar Kompe…
Program
Tingkat Kepemimpinan Menengah: Jembatan KTT dan Garis Depan Tambang
Pengawas Operasional Madya (POM) adalah tulang punggung operasional di perusahaan pertambangan Minerba. Berdasarkan regulasi ketat Kementerian ESDM, posisi Superintendent dan Section Head diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi POM BNSP yang diakui oleh Inspektur Tambang.
Jika Pengawas Operasional Pertama (POP) bertugas di garis depan mengawasi operator dan pekerja lapangan secara langsung, maka Pengawas Operasional Madya (POM) bertindak sebagai pengendali sistem dan penilai efektivitas keselamatan kerja lintas departemen di bawah arahan Kepala Teknik Tambang (KTT).
Pelatihan dan sertifikasi di Wahana Totalita menempa para kandidat POM menguasai unit kompetensi manajerial:
| Jenjang Pengawas | Target Posisi Pekerjaan | Fokus Utama Kompetensi |
|---|---|---|
| POP (Pertama) | Foreman, Group Leader, Supervisor Lapangan | Inspeksi harian, safety talk harian, JSA lapangan, dan investigasi awal kecelakaan |
| POM (Madya - Program Ini) | Superintendent, Assistant Manager, Section Head | Evaluasi inspeksi, memimpin investigasi kecelakaan berat, audit SMKP, & kelola POP |
| POU (Utama) | Kepala Teknik Tambang (KTT), General Manager, Direktur | Perumusan kebijakan keselamatan korporat, alokasi anggaran, & tinjauan manajemen SMKP |
Sertifikasi POM merupakan prasyarat mutlak untuk melangkah ke puncak pimpinan operasional tambang tertinggi. Rencanakan jenjang karier pertambangan Anda secara terpadu:
Apakah harus memiliki sertifikat POP sebelum mengikuti sertifikasi POM?
Ya, calon asesi POM diwajibkan telah memiliki sertifikat kompetensi POP (Pengawas Operasional Pertama) yang diterbitkan oleh BNSP minimal 1 tahun kalender sebelumnya, serta memiliki pengalaman kerja di level manajerial tingkat menengah.
Dokumen portofolio apa saja yang wajib disiapkan asesi POM?
Asesi wajib mengumpulkan bukti laporan investigasi kecelakaan tambang yang pernah dipimpin, laporan evaluasi inspeksi K3, dokumen IBPR/HIRADC departemen, SOP yang pernah disahkan, dan bukti audit internal SMKP yang ditandatangani oleh atasan/KTT.
Kurikulum
Dapatkan silabus lengkap, proposal teknis, dan rincian diskon rombongan untuk perusahaan atau instansi Anda langsung via WhatsApp konsultan kami.
Pengembangan Kompetensi
Untuk melengkapi kualifikasi kerja di industri dan memenuhi kepatuhan regulasi keselamatan kerja, tenaga kerja dan pengawas juga disarankan melengkapi portofolio sertifikasi kompetensi terkait berikut:
Standarisasi kompetensi personil K3 profesional bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi berbasis SKKNI.
Lihat Silabus & Jadwal →Lisensi K3 resmi (SIO) operator forklift untuk operasional pergudangan, logistik, dan industri manufaktur.
Lihat Silabus & Jadwal →Kualifikasi teknisi inspeksi dan pengoperasian bejana tekan serta tangki timbun bertekanan tinggi.
Lihat Silabus & Jadwal →Kompetensi teknis perencanaan dan pelaksanaan reklamasi lingkungan pada area tambang mineral dan batubara.
Lihat Silabus & Jadwal →Ringkasan
| Kategori | Mining |
|---|---|
| Mode | Tatap Muka |
| Sertifikasi | Sertifikasi BNSP |
| Durasi | 4 Hari |
| Harga | Rp 8.750.000 / orang |
| Pendaftaran | Via WhatsApp |
FAQ
Jadwal Pelatihan Pengawas Operasional Madya (POM) Tambang BNSP diselenggarakan secara berkala setiap bulan untuk kelas reguler publik (online maupun tatap muka) dan in-house training di perusahaan Anda. Hubungi tim kami via WhatsApp di nomor 0877-5915-1278 untuk mendapatkan jadwal batch dan silabus terbaru.
Investasi pelatihan Pelatihan Pengawas Operasional Madya (POM) Tambang BNSP adalah Rp 8.750.000/peserta. Fasilitas mencakup sertifikat resmi, modul materi lengkap, pembinaan oleh instruktur profesional berpengalaman, dan konsultasi pra-pelatihan.
Syarat sertifikasi POP BNSP mengacu pada Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018: minimal pendidikan D3/S1 pengalaman kerja minimal 1 tahun di pertambangan minerba, atau pendidikan SMA/SMK dengan pengalaman minimal 10 tahun di industri pertambangan, dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari KTT (Kepala Teknik Tambang).
POP (Pengawas Operasional Pertama) ditujukan untuk level foreman/frontline supervisor yang mengawasi operasional harian. POM (Pengawas Operasional Madya) untuk level superintendent/middle management. POU (Pengawas Operasional Utama) untuk pimpinan tertinggi operasional tambang/KTT.
Sertifikasi Kemnaker diterbitkan melalui lembaga pelatihan yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan RI, umumnya berupa Sertifikat Kompetensi K3 disertai SKP (Surat Keputusan Penunjukan) untuk profesi tertentu seperti Ahli K3 Umum. Sertifikasi BNSP diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mengacu pada skema SKKNI. Keduanya sah dan diakui secara nasional — banyak perusahaan atau dokumen tender mensyaratkan salah satu secara spesifik, jadi sebaiknya dicek dulu sebelum memilih jalur sertifikasi.
SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan sertifikat kompetensi K3 dari Kemnaker umumnya berlaku 3 tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Sertifikat BNSP mengikuti masa berlaku skema sertifikasi terkait, pada umumnya juga 3 tahun. Kami membantu proses perpanjangan — hubungi tim kami untuk detail dokumen yang diperlukan.
Sertifikat Kemnaker dapat dicek melalui sistem informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan sertifikat BNSP diverifikasi melalui portal resmi LSP penerbit. Wahana Totalita juga menyediakan halaman verifikasi sertifikat di /verifikasi/ khusus untuk alumni pelatihan kami.
Pendaftaran dilakukan via WhatsApp — tim kami mengirimkan info jadwal terdekat, syarat peserta, dan rincian biaya. Setelah konfirmasi, peserta mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan.
Ya. Sertifikat Kemnaker maupun BNSP yang diterbitkan lembaga terakreditasi berlaku secara nasional dan lazim digunakan sebagai syarat teknis dalam tender pemerintah maupun proyek BUMN/swasta di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Hubungi tim kami via WhatsApp untuk informasi jadwal, syarat pendaftaran, dan penawaran khusus perusahaan.